Bimtek percepatan penataan kewenangan desa

tritunggaljaya.desa.id/18/11/2019 Bandar Lampung, Bimtek percepatan penataan kewenangan desa yang dilaksanakan di SWISS-BELHOTEL ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kampung melalui himbauan dari pemerintah daerah tulang bawang serta menindaklanjuti surat menteri dalam negeri nomor : 410/5863/SJ tanggal 19 agustus 2019 Tentang Prioritas pelaksanaan bimbingan teknis khusus percepatan kewenangan desa dan surat dirjen bina pemerintah desa nomor : 104/1719/BPD tanggal 27 februari 2019 tentang prioritas pelaksanaan bimtek khusus percepatan penataan kewenangan desa kabupaten/kota dan desa untuk memprioritaskan penyelesaian peraturan bupati/walikota tentang kewenangan desa dan peraturan desa.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Lembaga Pengembangan Sumberdaya Manusia Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (LPSDM-PADJADJARA) mitra lembaga kajian kebijakan peningkatan kapasitas pemerintah desa (LKK-PKPD) yang direkomendasi olah Dirjen bina pemdes kemendagri (terlampir) akan melaksanakan “Bimbingan Teknis Khusus Percepatan Penataan Kewenangan Desa bagi Kepala desa, Ketua badan permusyawaratan desa, Sekretaris desa & Aparatur desa se-Kabupaten tulang bawang.

Maka dengan hal tersebut diatas bahwa pelaksanan tersebut segera untuk melaksanakan pada tahun 2019 ini, dilansir dari tim sideka kecamatan banjar agung Sdr Ihwan, Bimtek yang akan diadakan selama 4 (empat) hari, adapun hari tersebut adalah hari minggu sore registrasi, hari senin pagi pembukaan dan sampai hari rabu.

Pada acara pembukan tersebut yang dihadiri langsung oleh bupati tulang bawang Hj. Winarti, SE.MH. dalam sambutanya beliau menyampaikan kepada peserta bimtek untuk mengikuti dengan disiplin dan tepat waktu sehingga nantinya peserta tidak ketinggalan pada materi yang disampaikan nanti, Membuat beberapa peraturan untuk diringkas menjadi satu peraturan, Setiap camat untuk mendampingi masing-masing peserta bimtek dari kecamatan bersangkutan, Pemerintah desa diharapkan mengikuti regulasi yang ada dan pesan dari pemerintah pusat atau bapak presiden membuat program yang langsung menyentuh kepada masyarakat.

Disamping penyampaian langsung dari kemendagri yaitu dari Direktur Jendral Bina Pemdes yang disampaikan oleh bapak Sautma Sihombing, MSi. Beliau menyampaikan bahwa bimtek percepatan penataan kewenangan desa sangatlah penting mengingat tahun depan semua kampung diharapkan bisa melaksanakan dengan baik, sehingga program yang ada dikampung tidak ilegal atau tidak sah dan semua peraturan harus dikonsultasikan dengan pemerintah kabupaten atau semua peraturan yang menyangkut keputusan harus mendapat izin dari pemkab. Doc.desa.by Ihwan Hakim.

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*