Verifikasi indeks desa membangun (IDM) kecamatan banjar agung & banjar margo

tritunggaljaya.desa.id |Kamis 23/05/2019 Verifikasi Indeks Desa Membangun, atau disebut IDM, Acara yang dilaksanakan di AULA kecamatan banjar agung kabupaten Tulang Bawang, Verifikasi yang dihadirkan langsung dari dinas DPMK/K, BAPPEDA, Camat banjar agung dan banjar margo serta Pendamping desa (PD) / Pendamping lokal desa (PLD) di kedua kecamatan tersebut dimulai pukul 14.00 – 16.00 wib, Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemnerdayaan Masyarakat Desa Nomor : 08/PR.03.02/III/2019 tentang pemutakhiran indeks desa membangun tahun 2019.

IDM ini dikembangkan untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan
Perdesaan sebagaimana tertuang dalam Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 (RPJMN 2015 – 2019), yakni mengurangi jumlah Desa Tertinggal sampai 5000 Desa dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri sedikitnya 2000 Desa pada tahun 2019.

Pendamping desa memaparkan tentang penginfutan pemutakhiran data yang akan di laporkan ke kementerian desa. Doc.desa by Ihwan

Dalam hal ini apa yang disampaikan Dinas Bapeda ada beberapa tingkatan dalam suatu desa sebagai beeikut =

    1. Desa sangat tertinggal
    2. Desa tertinggal
    3. Desa berkembang
    4. Desa maju dan
    5. Desa mandiri

Dengan pemapaaran diatas Sasaran pembangunan tersebut
memerlukan kejelasan lokus (Desa) dan status perkembangannya, Indeks Desa
Membangun tidak hanya berguna untuk mengetahui status perkembangan setiap
Desa yang lekat dengan karakteristiknya, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai
instrumen untuk melakukan targeting dalam pencapaian target RPJMN 2015 –
2019 dan koordinasi K/L dalam pembangunan Desa.

IDM lebih menyatakan fokus pada upaya penguatan otonomi Desa. Indeks ini mengikuti semangat nasional dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan desa seperti yang dinyatakan sangat jelas dalam dokumen perencanaan
pembangunan nasional melalui optimalisasi pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014, Tentang Desa (UU Desa), serta komitmen politik membangun Indonesia dari desa melalui pembentukan kementerian Desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi).

Camat banjar margo sedang memberi arahan kepada kepala kampung dan aparat kampung se-kecamatan banjar margo tantang verifikasi desa. Doc.desa by Ihwan

Dalam kepemimpinan pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi – Jusuf Kalla, Banyak pihak telah memahami, UU Desa memberi inspirasi dan semangat perubahan. Terkait Dana Desa misalnya, redistribusi asset negara bersumber APBN itu membuktikan mampu menggerakan perubahan di Desa, Pembangunan desa tumbuh menjadi kehebatan dan semangat baru dalam kehidupan Desa.

Berdasar UU Desa tersebut, perubahan kehidupan Desa digerakan dalam kerangka kerja: pengertian dan jenis Desa (yakni Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain), tujuan pengaturan, azas-azas, kedudukan, kewenangan, Keuangan dan asset, tata pemerintahan, kelembagaan masyarakat dan adat, Pemberdayaan masyarakat Desa, pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan,
dan berikut dukungan pendamping Desa dan Sistem informasi Desa, Dalam kontekstual relevansi itulah IDM dikembangkan.

Suasana rapat verifikasi yang dilakukan oleh tim kabupaten kemasing-masing kampung.doc.desa by Ihwan

Azas-azas yang menjadi dasar pengaturan Desa dalam UU Desa dikuatkan dengan penegasan tentang Kewenangan Desa. Kewenangan Desa itu sendiri dijelaskan meliputi kewenangan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Dalam fokus kewenangan berdasar hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, tiga hal yang disebut terakhir, yakni: prakarsa
masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa itu akan memperkuat pondasi. Doc.desa by ihwan.

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan